SOSOK: Sri Wahyudi, Mengembangkan LKM Sedasa Berbekal Kepercayaan

Sri Wahyudi - ist
18 Desember 2018 09:35 WIB Salsabila Annisa Azmi Lifestyle Share :

Harianjogja.com, JOGJA—Merasakan susahnya jatuh bangun bisnis mikro sejak muda, hati Sri Wahyudi, 41, tersentuh saat melihat beberapa usaha kecil warga Ngemplak yang berjuang agar terus tumbuh di tengah minimnya pembiayaan dan lilitan rentenir.  Ia kemudian mendirikan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Sedasa dan merangkul kepercayaan masyarakat.

Sinar matahari menyengat tubuh, Wahyudi dengan sepeda motornya berkeliling ke kampung-kampung. Berkarung-karung beras dua lima kilogram dibawanya sambil berteriak-teriak, “Beras! beras!” Ia menelan rasa malu demi menjalankan bisnis kecil itu. Usaha itu hanya salah satu usaha kecil yang pernah dia jalani.

“Sisanya ada usaha peternakan, rental, dan terjemah bahasa yang saya lakukan otodidak. Saya benar-benar merasakan, untuk jadi suksesnya itu loh, susah sekali,” ujar Wahyudi kepada Harian Jogja pekan lalu.

Wahyudi otomatis paham betapa susahnya bisnis mikro yang dibangun oleh warga Ngemplak, Sleman. Maka pada 2007, saat Wahyudi menjabat sebagai Ketua Karang Taruna Kecamatan Ngemplak, dia juga menjadi Koordinator Pendamping Kecamatan untuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Ngemplak.

Saat itu dia semakin melihat realita di lapangan. Banyak kelompok usaha yang mati segan hidup tak mau. Tak ada pula bank yang mau memberi akses pembiayaan pada mereka. Akibatnya mereka lari meminta pertolongan pada rentenir yang memberi mereka bunga 3%-5%. Hidup mereka pun semakin tak menentu.

“Saya sudah tergambar sejak lama, bahwa mereka butuh bank yang tanpa agunan bisa memfasilitasi pembiayaan usaha mereka. Bank konvensional selalu bicara agunan, sementara mereka? Jangankan sertifikat, BPKB [Buku Pemilik Kendaraan Bermotor] saja tidak punya,” kata Wahyudi.

Beberapa Bank Perkreditan Rakyat telah Wahyudi ketuk pintunya, dia tak letih-letih mencoba meyakinkan pihak BPR untuk membiayai usaha-usadha kecil warga Ngemplak. Melalui BPR, dia mencoba mendapatkan pinjaman dengan bunga kecil mengingat usaha mereka belum stabil. Namun hanya kalimat penuh penolakan yang dia dapatkan.

Saat dana program pemerintah Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS) sebesar Rp720 Juta digulirkan untuk KUBE Ngemplak melalui bank BRI, Wahyudi tak langsung bertindak dengan dana itu. dia ingat pengamatan-pengamatannya. Ketika pemerintah memberi mereka bantuan uang, masyarakat cenderung hanya menggunakan dana 50 persen untuk usahanya.

Sisanya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Sementara ketika diberi bantuan barang, misalnya berupa hewan ternak, anak-anak hewan ternak langsung dijual tanpa ditunggu beranak. Semua itu membuat usaha mereka lagi-lagi gagal.

Wahyudi mencoba mengubah pemikiran-pemikiran jangka pendek masyarakat. Dibuatlah sistem pengelolaan dana secara otodidak, harapannya agar uang masyarakat terjaga dan terukur penggunaannya.

“Saya tawarkan sebuah konsep, bagaimana jika uang itu tidak diambil? Tapi ditabung. Saya menjamin mereka bisa dapat pinjaman ke BRI, dengan tabungan mereka sebagai jaminan. Mereka sepakat, BRI sepakat. Akhirnya terjalin kerja sama dengan BRI selama dua tahun,” kata Wahyudi.

Wahyudi segera merancang sistem pembayaran angsuran secara tertib di masing-masing kelompok usaha. Meskipun kesepakatan dengan BRI bunga dibayar setiap bulan dan angsuran pokok dibayar setiap enam bulan, anggota kelompok wajib mencicil pokok pinjaman di bendahara kelompok setiap bulan. Setelah enam bulan, baru dana angsuran di bendahara tersebut disetor ke BRI.

Ternyata rencananya tidak berjalan sesuai harapan. Usaha yang kurang maksimal membuat beberapa kelompok tidak bisa mengangsur pinjamannya dengan lancar. Meski begitu tagihan tetaplah tagihan, kredibilitas kelompok usaha pun dipertaruhkan.

“Kalau angsuran tidak dibayar, kredibilitas kelompok yang akan jelek. Kadang saat saya ada uang ya saya talangi dulu meskipun dalam satu bulan ada lebih dari satu kelompok yang tidak bisa mengangsur,” kata Wahyudi.

Uang dalam Kaleng

Wahyudi muncul dengan satu gagasan. Masyarakat diajak untuk setiap hari menyisihkan uang mereka ke dalam kaleng. Uang dari kaleng tersebut akan dibawa setiap pertemuan kelompok untuk disetorkan kepada bendahara.

“Setelah dua tahun uang di BRI niatnya saya ambil dan saya bagi ke mereka. Tetapi ada yang menghendaki diambil saat  LKM yang direncanakan sudah berdiri. Akhirnya pada 2010 sebagian uang mereka dipindah ke LKM. Di LKM sistem yang saya terapkan sama, mereka menabung 60 juta, berarti bisa pinjam 60 juta. Bunganya juga sama murahnya dengan di BRI saat itu,” kata Wahyudi.

Berkat kepercayaan dan inisiatif warga Ngemplak, 30 Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin, lima Kelompok Usaha Ekonomi Produktif dan 18 Tokoh Masyarakat, LKM Sedasa resmi berdiri pada 28 Desember 2010.

LKM Sedasa berkembang baik dan sejak 6 Oktober 2015, LKM Sedasa telah menjadi Perseroan Terbatas. Pada 2017, LKM Sedasa memiliki 424 penerima pembiayaan dan 1.100 penabung yang nilainya Rp808,5 juta dan total aset perusahaan Rp1,8 miliar.  Oleh karena itu, LKM Sedasa berhasil mengantongi izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak 18 April 2018.

LKM Sedasa pun mengubah hidup banyak keluarga prasejahtera di Ngemplak. Dinding bambu mereka berubah menjadi dinding batako, lantai rumah mereka yang tadinya tanah atau semen kasar sekarang sudah berubah menjadi keramik. Menurut Wahyudi yang terpenting adalah tak ada satupun anak dari anggota KUBE yang putus sekolah. Selan itu, derajat perekonomian mereka pun meningkat. Saat ini mereka sudah mampu berbagi rezeki dan berpartisipasi saat ada kegiatan kampung.

Namun Wahyudi membantah LKM Sedasa merupakan satu-satunya faktor dari kesejahteraan mereka. Pasalnya mereka juga memiliki usaha di luar LKM Sedasa. LKM Sedasa hanya melengkapi kemajuan mereka. “Semua ini berkat kepercayaan masyarakat. Saya mengucap terima kasih kepada semua pihak yang sampai saat ini sudah percaya kepada LKM Sedasa,” kata Wahyudi.